there’s something about geometry + architecture

April 5, 2009

Kampung Melayu: Sebuah Gambaran Rancangan Pemerintah yang Utopia-Wanna-Be

Filed under: ideal cities — annisa.seffiliya @ 00:55
Tags: ,

Kampung Melayu merupakan lokasi sasaran perancangan saya di Proyek 2 Perancangan Arsitektur 3. Begitu mendengar Kampung Melayu, orang akan langsung tertuju pada terminal: terminal yang padat manusia yang berlalu lalang di jalan tanpa mengindahkan adanya jembatan penyebrangan, macetnya angkot yang ngetem tanpa menghiraukan kendaraan di belakangnya yang terhambat, kotor dan terlihat kumuh dengan banyaknya street vendors (pedangang kaki lima) hampir 24 jam yang menjajakan dagangannya ketika menemukan sedikit space kosong di trotoar, dan para pejalan kaki yang pada akhirnya turun ke jalan karena tempatnya telah tergusur para pedagang kaki lima tadi, dan masih banyak fenomena khas Jakarta lain yang dapat diamati.

Sungguh pemandangan yang lucu dan miris, melihat Kampung Melayu dalam keadaan sebaliknya, yang tiba-tiba sepi dan terlihat ‘tertib’ tanpa adanya para pedagang kak lima yang berjualan, ketika sejurus kemudian kita mengetahui alasannya ketika melihat para Pamong Praja atau Petugas Tamtib (Ketentraman dan Ketertiban) bersiaga di beberapa sudut Kampung Melayu. Kampung Melayu tak berbeda dengan berbagai sudut kota lain di Jakarta; merupakan kota yang dirancang dengan sebegitu utopianya sehingga pada proses tumbuh kembangnya terjadi banyak tambalan yang tidak bisa dicegah atau diberantas.

Kampung Melayu, bila dipandang dari sudut pandang Barnett “The Ideal City will be new, … no smells, no cemeteries, no slaughter house, …ugliness and poverty has no place!” atau Lofland “.. a place for everything and everything in its place”, sudah tentu bukan merupakan bagian kota yang ideal, dengan tidak sesuainya segalanya pada tempatnya: pejalan kaki yang tak lagi berjalan di pedestralnya, penyeberang jalan yang tak lagi menyebrang melalui jembatan penyeberangannya, PKL yang tidak mempunyai tempatnya lalu mengambil tempat para pejalan kaki, peminta-minta dan pengamen mencari nafkah dengan mengemis pada orang yang lewat, dan lainnya. Dengan konsep mencapai ideal city inilah pemerintah mengusung penertiban pedagang kaki lima dan gepeng (gelandangan dan pengemis) dengan dibentuknya para pahlawan ketertiban yang bertitel “Pamong Praja”.

Namun demikian, mari kita amati. Di Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya seperti India, di sudut manapun yang menjadi titik sprawl dalam suatu kota, akan berperan sebagai magnet yang akan menarik orang untuk berkecimpung mengadu nasib di dalamnya. Dalam hal ini, terundangnya cerminan poverty, yang terwujud dengan timbulnya profesi pengamen, pengemis, pedagang kaki lima, timer angkot, pak ogah, dan sejenisnya, yang menurut pemerintah merupakan fenomena disorder yang ‘merusak’ tatanan kota yang dirancang, sebenarnya merupakan hal yang pasti akan terjadi dan bila telah terjadi tidak dapat dibasmi, seperti halnya ke-pasti-terjadi-nya jamur yang merajalela di tempat yang lembab. Mereka adalah bagian dari kota. Maka, bukankah perancangan sebuah kota juga seharusnya mempertimbangkan ke-akan-hadir-an para pencitra poverty tersebut, bukannya meniadakan tempat bagi mereka. Lalu, apakah yang terjadi di sini? Poverty has no place.

Dalam merancang Kampung Melayu, terlihat pemerintah menutup mata akan kehadiran mereka. Seperti perancangan ‘kota-kota besar’ di negara berkembang lainnya yangjuga menghadapi masalah serupa: The spaces in urban areas are dominated by urban sectors that have high economic value, and spaces for the informal sectors are marginalized…. Urban spatial planning that is not based on an understanding of the concept of urban informality will tend to ignore the demand for spaces to accommodate the informal sector, including for street vendors.

Kita sendiri mengakui, utopia, literally, means no place, a form of nothingness. Bukankah para pejalan kaki juga membutuhkan para pedagang kaki lima, seperti halnya para pedagang kaki lima membutuhkan mereka? Bukankah para supir angkot membutuhkan para timer seperti sebaliknya?Maka, seperti pendapat Sennett, “Disorder is actually a good thing that should happen in the city”, bahwa kota adalah sebuah open puzzle, pieces of mozaic, yang bagiannya bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Sesuatu yang dianggap disorder sebenarnya bisa jadi merupakan satu hal yang esensial dalam kelengkapan kota itu sendiri.

Bukankah kita membuat kota untuk dihuni, bukan dilihat? Bukankah kita harus berhenti mengagung-agungkan konsep Utopia yang sebenarnya tidak relevan dalam realita yang ada? Bukankah sudah saatnya kita merancang kota dengan mempertimbangkan seluruh konteks dan probabilitas yang ada?

Referensi
Deden Rukmana. 2008. November 11th. “Street Vendors Also Deserve Urban Space”. http://www.thejakartapost.com/news/2008/11/08/street-vendors-also-deserve-urban-space.html

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: